Mengaku Khilaf, DPRD Kabulkan Tuntutan Seniman

SURABAYA: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya akhirnya mengabulkan tuntutan seniman dalam pertemuan (hearing) di Ruang Komisi C DPRD kota Surabaya, Rabu siang (20/12). H. Syaifudin Zuhri, SSos, yang memimpin jalannya pertemuan mengakui bahwa apa yang direncanakan selama ini memang sebuah kekhilafan, karena itu pihaknya kemudian melakukan beberapa kali revisi perencanaan sesuai dengan masukan dari berbagai pihak, termasuk kalangan seniman.

Pada mulanya pertemuan ini hanya mengundang pihak Bengkel Muda Surabaya (BMS), Dewan Kesenian Surabaya (DKS) dan seniman perorangan sejumlah 9 orang. Tetapi ketua DKS Chrisman Hadi melobi pimpinan sidang agar pintu ruangan dibuka sehingga jalannya pertemuan dapat diikuti langsung oleh semua yang hadir. Namun akhirnya tak bisa ditolak ketika semuanya memaksa masuk ruangan meski dengan risiko terjadi sedikit kegaduhan karena ada orang yang mengakui dirinya “paling seniman” yang justru mengecam DKS. Cak Suro, namanya, justru melontarkan kecaman terhadap DKS yang katanya tidak peduli terhadap kesenian dan hanya dirinya yang peduli, serta paling sah menyebut dirinya seniman. Tentu saja banyak yang tidak terima, terjadi perang mulut, bahkan pimpinan sidang mengancam yang tidak diundang keluar ruangan.

Dalam pertemuan yang berlangsung tegang ini juga dihadiri oleh ketua DPRD Kota Surabaya, Ir. Armuji, anggota DPRD Masduki Baidlowi, dari Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Erick dan Kepala Dinas Pariwisata Kota Surabaya, Widodo. Nama-nama yang hadir sesuai undangan adalah Ketua BMS Heroe Budiarto, Ketua DKS Chrisman Hadi, Amang Mawardi, Rusdi Zaki, Toto Sonata, Sabrot Malioboro, Meimura, Esthi Susanti, sedangkan yang tidak hadir adalah Aribowo, Sirikit Syah dan Asri Nugroho.

Meski tidak tercantum namanya secara eksplisit dalam undangan, ikut pula hadir dan memberikan masukan antara lain, Luhur Kayungga, M. Anis, Wawan Hendriyanto, Hasanudin, termasuk Cak Suro yang kontroversial itu dan terlihat pula Didit Hape.

Dalam kesempatan ini Esthi Susanti Hudiono yang mewakili Forum Budaya Surabaya (FBS) menyampaikan pernyataan sikap secara tertulis penolakan gedung baru DPRD karena akan mengubah ruang publik di Balai Pemuda menjadi lahan perkantoran. Juga menyarankan sebaiknya DPRD membangun gedung baru di tepi kota saja dan menyerahkan gedung lama untuk aktivitas kesenian dan kepemudaan.

Setelah satu persatu dipersilahkan menyampaikan pendapat, akhirnya didapat kesimpulan sebagai berikut:

  1. Masjid As Sakinah akan dibangun kembali di tempat yang sama, diperluas dari ukuran semula 13×9 meter menjadi 17×29 meter. Dan sesuai dengan saran para ulama masjid tersebut dibangun tersendiri, tidak dijadikan satu atau dibawah gedung DPRD Kota Surabaya sebagaimana rencana semula.
  2. Perluasan masjid tersebut mau tak mau ikut menggusur keberadaan kantor DKS dan BMS serta beberapa warung di belakangnya. Untuk itu, selama proses pembangunan masjid maka kantor DKS dan BMS diberikan tempat sementara di kompleks Balai Budaya dan Gedung Merah Putih. Demikian pula keberadaan warung-warung itu akan diberikan tempat selayaknya.
  3. DPRD Kota Surabaya tetap akan membangun gedung baru tetapi sama sekali tidak menggunakan lahan Balai Pemuda seperti rencana semula, melainkan hanya memaksimalkan lahan yang selama ini sudah dipergunakan oleh DPRD Kota Surabaya. Tidak ada perluasan lahan.
  4. Dalam gedung baru itulah nantinya juga akan mengakomodasi kepentingan secretariat DKS dan BMS. Untuk itu pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman khususnya Cipta Karya selaku pelaksana pembangunan siap diajak berunding untuk mengatur bagaimana baiknya. (hnr)