ATASI INTOLERANSI, DPRD SIDOARJO APRESIASI KOMUNITAS BRANGWETAN
SIDOARJO: Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, menyatakan bahwa permasalahan radikalisme dan intoleransi menjadi PR bersama kita. Karena itu pihaknya sangat mengapresiasi inisiatif elemen masyarakat untuk memahami dan bersama-sama memotong mata rantai permasalahan toleransi dan radikalisasi di tengah-tengah masyarakat.
Hal ini disampaikan oleh Abdillah Nasih ketika menerima Komunitas Seni Budaya BrangWetan dalam acara audensi di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Sidoarjo, Kamis (15/09/22). Turut hadir anggota Komisi D lainnya adalah Hj. Kasipah, AMd (wakil ketua), H. Bangun Winarso (sekretaris), Dra. Hj. Ainun Jariyah, H. Wahyudin Zuhri, M.MPd, Hj. Mimik Idayana, dan H. Aditya Nindyatman, ST, MM.
Selain itu juga turut hadir dalam acara tersebut adalah Sukartini (Kabid Kebudayaan Disdikbud), Petrus (Disdikbud), Sriyani dan Anita Yudi Jayanti (Diskominfo), dan Iffa Suraiya (Dekesda). Sementara dari Komunitas BrangWetan terdiri dari M. Masrullah, Abdul Ghofur, Selamet Budiono, dan Layli Ramadani.
Menurut Abdillah Nasih, keaktifan dan peran elemen masyarakat untuk memahami dan bersama memotong mata rantai permasalahan intoleransi dan radikalisasi di tengah-tengah masyarakat haruslah terus didegungkan dan disosialisasikan. Komisi D DPRD Sidoarjo merespon baik penyampaian kegelisahan masalah toleransi yang disampaikan komunitas Brang Wetan Sidoarjo. Konsep yang dikemukakan oleh BrangWetan dinilainya bagus untuk memotong mata rantai permasalahan ini sejak dini.
Diharapkannya, ke depan kegiatan terkait pendalaman wawasan kebhinekaan ini bisa lebih dilebarkan lagi. Tidak hanya lima sampai sepuluh sekolah setiap tahunnya, tapi bisa melebar ke seluruh sekolah di Kota Delta.
“Nanti bakal kami bantu untuk sounding dengan dinas-dinas terkait agar bisa lebih masif melalui program-program yang ada dinas,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut Koordinator Bidang Pendidikan Komunitas Brang Wetan, Masrullah menyampaikan, permasalahan radikalisme dan intoleransi ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah saja. Perlu sinergitas antara pemerintah dengan lembaga maupun komunitas lain dalam menangani hal ini. Semua punya peranannya masing-masing, mulai dari masyarakat hingga pejabat pemerintah, termasuk DPRD. Jangan hanya Bakesbangpol. Harus ada solusi dari hulu ke hilir seperti pendidikan toleransi dan pendalaman wawasan kebangsaan kebhinekaan.
“Kritik kami, biasanya permasalahan semacam ini oleh pembuat kebijakan diselesaikan dengan cara acara-acara seremonial seperti seminar radikalisasi dan semacamnya. Padahal hal semacam itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Padahal ini juga berkaitan dengan dunia pendidikan juga. Jadi kami mendorong agar permasalahan semacam ini bisa diselesaikan bersama,” kata Masrullah. (*)
